Home > Berita Liga Indonesia > APPI Bicara Soal Gaji Pemain Jika Kompetisi Digelar Lagi

APPI Bicara Soal Gaji Pemain Jika Kompetisi Digelar Lagi

Jakarta – PSSI telah merencanakan untuk kembali melanjutkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020, pada September mendatang. Namun, sejauh ini belum ada kabar lanjutan mengenai rencana tersebut.

Banyak yang harus dipertimbangkan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi, untuk menggelar liga di tengah situasi virus corona. Selain prosedur kesehatan yang lengkap, tentu juga urusan kontrak pemain.

APPI adalah Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia menyampaikan harapan jika kompetisi kembali berjalan. Ekonomi memang sedang terpuruk karena corona, namun hak pemain ada standarnya.

Seperti disampaikan Agus Riza selaku kuasa hukum APPI, bahwa pihaknya meminta agar klub tidak memberikan upah terlalu rendah kepada pemain di dalam kesulitan ekonimi ini. Setidaknya, sesuai upah minimum regional (UMR).

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemain dan ofisial hanya mendapat gaji bulanan maksimal sebesar 25 persen dikarenakan aturan yang dikeluarkan PSSI lewat surat resmi beberapa waktu lalau.

Periode yang ditetapkan soal pemotongan gaji tersebut adalah di bulan Maret hingga Juni. Hal itu didasarkan situasi wabah corona dan mandegnya aktivitas sepakbola, serta status keadaan kahar yang ditetapkan PSSI.

“Ada pemain yang menerima, tetapi di bawah UMR atau UMP. Kalau di bawah UMR atau UMP, itu sudah pasti batal demi hukum. Artinya, klub berkewajiban memberikan pemain itu . . . Gabung . . . minimal UMR-UMP,” tutur Riza.

Tuntutan APPI ini berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada ayat 1. Jika memang kompetisi Liga 1 dan Liga 2 akan dilanjutkan, APPI mengharapkan agar kewajiban klub terhadap pemain punya standar yang sesuai.

Terlebih, muncul desas-desus bahwa klub memiliki gagasan memotong nilai gaji pemain sebesar 50 persen jika kompetisi dilanjutkan. Walau hingga kini PSSI belum bergerak memberi arahan mengenai hal tersebut.

“Kalau Liga 1 seharusnya di atas UMR setelah dipotong. Yang riskan itu dari Liga 2, karena rata-rata gaji mereka Rp5 jutaan. Bayangkan dipotong 50 persen, pasti di bawah UMR atau UMP,” papar Riza.

“Pemain berhak menuntut. Kalau mereka memilih menerima di bawah UMR harus diihitung selisihnya. Kekurangan itu bisa diminta ke klub. Soalnya, PSSI sepihak dan tidak ada tindak lanjut. Berarti, kami selalu menuntut 100 persen,” tutupnya. (Edy – satupedia.com)

x

Check Also

Dengan Bermitranya PSSI-Polri, Izin Lebih Mudah Dan Kompetisi Lebih Bersih

PSSI dan Mabes Polri sepakat menjalin kemitraan. Kerja sama itu dalam rangka penerbitan rekomendasi atau ...