Home > Berita Liga Indonesia > Bisakah Klub Indonesia Terbebas Dari Tunggakan Gaji Pemain ?

Bisakah Klub Indonesia Terbebas Dari Tunggakan Gaji Pemain ?

Palembang – Akhir musim 2018 lalu masyarakat diramaikan dengan berita belum lunasnya gaji punggawa dari beberapa klub. Ada Sriwijaya FC yang beritanya masih menunggak upah amunisi selama 7 bulan dan uang muka masa kerja beberapa pilar. Ada Persegres Gresik yang sejak 2017 masih menunggak 2 bulan upa pemainnya dan terulang di musim 2018. Lalu ada Persiba Bantul yang beritanya terlambat memberi gaji para punggawa dan juru raciknya selama 4 bulan.

Melawan Kemustahilan Pemberesan Tunggakan Gaji Pemain

Selama ini, kebanyakan pilar cuma diam kalau ditanya secara langsung tentang berita keterlambatan upah mereka. Tapi mereka malah ‘rasan-rasan’ di belakang bilik media sosial. Amunisi seperti tidak berani meladeni, cuma terkepung dalam nikmatnya perhatian atau rasa kasihan masyarakat yang membaca status keluhan mereka. Kalaupun ada yang berani membuka borok timnya sendiri, biasanya telah dalam keadaan mendesak dan jenuh.

Banyak pemain menunjukkan bahwa mereka tidak berani berkata lantara merasa menghormati masa bakti dan untuk mengawal etika kepada klub. Tetapi, ada juga yang mengaku kalau bersuara, maka akan ada peristiwa-peristiwa lain yang mungkin mampu terjadi. Misalnya, benar mereka yang terlambat akan dihanguskan alias tidak dibayar sepeser pun. Punggawa digertak begini ya jelas langsung mengkerut. (17/03/2019)

Selain itu, anggapan bahwa klub-klub lain juga punya urusan yang sama membikin mereka berpikir ulang untuk melaporkan persoalan ini. Bagi mereka, persoalan klub itu sama, yaitu ketergantungan pada biaya subsidi lantaran sesungguhnya belum punya keuangan yang kuat.

Ancaman blacklist juga membayangi para amunisi. Bagi mereka, risiko paling besar adalah usai membuka kebobrokan klub lamanya, maka tim lain akan berpikir ulang untuk mau memberi masa kerja mereka. Lantaran mungkin saja punggawa-punggawa ini besok juga dapat membuka penyakit klubnya yang anyar.

Kalau ditanya apa yang pemain lakukan untuk mengalahkan masalah ini, kebanyakan mereka akan menjawab telah berhubungan dengan manajemen tapi tidak ada jawaban. Ditelepon tidak diangkat, di-chat tidak dibalas, atau bahkan saat bertemu langsung tergesa-gesa pergi.

Padahal, amunisi sendiri mengaku dapat menerima alasan manajemen kalau memang mereka telah berhubungan dengan baik. Kalau bertepuk sebelah tangan begini kan pendapatnya pemain tidak dianggap bagian dari klub.

Apabila pemain menjumpai jalan buntu berhubungan dengan manajemen, mereka dapat mengontak APPI. APPI sebagai tempat perlindungan dan pendidikan pemain juga memberi sokongan pendampingan hukum. Biasanya mereka akan minta salinan masa kerja punggawa siapaya dapat lebih mendalami sejauh mana perkara tersebut dapat diselesaikan.

Penting supaya pemain mau lapor pada pihak APPI dulu, tidak ujug-ujug APPI yang mengontak dan mengkritik klub tanpa izin punggawa yang bersangkutan. Jadi, kalau diucapkan lambat lantaran harus menanti laporan dari amunisi, rasanya tidak. Lantaran apabila APPI langsung memproses tanpa pembenaran pemain, maka mereka bisa balik dipersoalkan.

Cara kedua, yaitu punggawa bisa melaporkan perkara keterlambatan upah pada pihak kepolisian. Nantinya oleh pihak kepolisian, manajemen klub akan dipanggil untuk dimintai keterangan terlebih dahulu lalu dimediasi. Kalau tetap tidak memperoleh kesepakatan, maka laporan bisa diproses dengan mengacu pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat 2:

“Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.”

Sekali lagi, punggawa wajib punya turunan masa bakti kerjanya sendiri. Lantaran masa kerja merupakan perjanjian hubungan kerja sekaligus menjadi alat bukti kalau terjadi percekcokan hubungan kerja. Tapi bagaimana dengan amunisi yang ternyata tidak milik masa kerja?

Dalam Pasal 57 UU No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”.

Artinya, mereka yang tidak punya masa bakti tertulis ataupun secara lisan dinyatakan sebagai pekerja seumur hidup atau otomatis mengiringi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Keadaan ini juga tertuang jelas dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 15.

Pemberesan percekcokan hubungan kerja telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Bab Kedua. Pihak yang bercekcok (klub dan pemain) diberi peluang untuk melakukan berunding terlebih dahulu. Saat berunding tidak pula memperoleh hasil, maka pemberesan didaftarkan pada Disnaker setempat.

Kalau mediasi yang dilaksanakan Disnaker sukses, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama. Tapi kalau masih tidak berhasil, maka Disnaker akan memberikan anjuran tertulis. Dan bila anjuran tersebut masih dibantah, maka punggawa dapat mengemukakan tuntutan pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Contoh klub yang perkaranya tengah diproses APPI adalah Persegres Gresik. Perkara yang ditukangi ialah keterlambatan gaji amunisi musim 2017 yang tersisa 2 bulan. Beritanya, usai mengirimkan surat beberapa kali dan tidak dipedulikan klub, APPI dan pemain pun sepakat melaporkan ke Disnaker setempat. Informasi terbaru menyebut Disnaker sedang mengusahakan mediasi kedua usai sebelumnya manajemen tidak datang saat dipanggil.

Sebelumnya penulis memperoleh informasi pada tahun 2015 dari salah seorang manajemen PBR yang mengaku upah beberapa punggawanya di musim 2012/2013 terlambat dan sudah melakoni proses hukum. Ia mengatakan bahwa proses hukum telah memasuki sidang perdana di pengadilan. Jadi kasus-kasus serupa bukan mustahil untuk diselesaikan.

Amunisi cuma butuh sungguh-sungguh memahami masa baktinya masing-masing, apa kewajibannya dan apa yang menjadi benarnya. Peran APPI, pendukung, dan masyarakat juga dibutuhkan untuk membikin pergantian mental pada punggawa supaya tidak menjadi sosok yang cemen. Pendukung pun dapat memaksa manajemen klub supaya segera melunasi keterlambatan gaji punggawanya, demi mengatur klub yang sungguh-sungguh professional.

Kalau tentang legalitas klub wajib diproses oleh Kemenkumham, lalu kenapa tidak percaya bahwa percekcokan punggawa dan klub tidak dapat dituntaskan lewat jalur hukum juga? Wani ora?

(JD – Satupedia.com)

x

Check Also

Jacksen Bangga Dengan Perjuangan Persipura Ladeni PSS

Jacksen Bangga Dengan Perjuangan Persipura Ladeni PSS

Jayapura – Arsitek tim Persipura Jayapura, Jacksen Ferreira Tiago, menegaskan bahwa dirinya tetap bangga dengan ...